Peningkatan Derajat Kesehatan Gigi dan Mulut Melalui Klinik Gigi Berbasis JKN

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya yang sudah memasuki tahun ketiga, tepatnya dua tahun lebih 10 bulan ini, program JKN ini hasilnya cukup menggembirakan.

jkn

“Masuk pada tahun ketiga, capaian peserta JKN sangat progresif yakni mencapai 170 juta jiwa, selain itu telah meningkat pula jumlah fasilitas kesehatan sebanyak 25.828 untuk melayani JKN, terhadap BPJS juga mencapai 79,02 persen,” kata Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek dalam pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat (Bakohumas) yang diadakan di gedung Leimena, kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Menkes memaparkan bahwa data sampai bulan oktober 2016 lalu menunjukkan pengguna JKN ini sebesar 66,11 persen dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan data ini, diketahui bahwa cakupan kepesertaan JKN terus bertambah sejak program ini diluncurkan awal tahun 2014 silam.

“Jumlah peserta yang tercatat sebanyak 169.574.010 jiwa, dari total jumlah penduduk Tahun 2016 yang berjumlah 256.511.495 jiwa maka pengguna JKN ini sebanyak 66,11 persen. Hal ini cukup menggembirakan,” kata dia.

Prinsip Pelaksanaan Program JKN

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN, maka Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan prinsip :

  1. Gotong royong. Dengan kewajiban semua peserta membayar iuran maka akan terjadi prinsip gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin
  2. Nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperbolehkan mencari untung. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta.
  3. Keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangan
  4. Portabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa sekalipun peserta berpindah tempat tinggal atau pekerjaan, selama masih di wilayah Negara Republik Indonesia tetap dapat mempergunakan hak sebagai peserta JKN
  5. Kepesertaan bersifat wajib. Agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
  6. Dana Amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik – baiknya demi kepentingan peserta.
  7. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta.

Manfaat yang diperoleh Peserta JKN

Pelayanan yang dijamin bagi peserta adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

Pelayanan Kesehatan Tingkat I/Dasar, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

  1. Administrasi pelayanan
  2. Pelayanan promotif dan preventif
  3. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi medis
  4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
  6. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
  7. Pemeriksaan penunjang diagnostik lab Tk. I
  8. Rawat Inap Tk. I sesuai dengan Indikasi Medis

Pelayanan Kesehatan Tingkat II/Lanjutan, terdiri dari:

Rawat jalan, meliputi:

    1. Administrasi pelayanan
    2. Pemeriksaan, pengobatan & konsultasi spesialistik
    3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
    4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
    5. Pelayanan alat kesehatan implant
    6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
    7. Rehabilitasi medis
    8. Pelayanan darah
    9. Pelayanan kedokteran forensik
    10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

Rawat Inap yang meliputi:

    1. Perawatan inap non intensif
    2. Perawatan inap di ruang intensif
    3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Adapun Pelayanan yang TIDAK dijamin meliputi:

  1. Pelayanan yang tidak mengikuti PROSEDUR
  2. Pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
  3. Pelayanan untuk tujuan kosmetik/estetika
  4. General check up, pengobatan alternatif
  5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi
  6. Pelayanan kesehatan pada saat bencana
  7. Pasien bunuh diri/penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/bunur diri/narkoba

Prosedur Berobat Peserta JKN

Prosedur pelayanan pasien JKN adalah, peserta harus berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik itu Puskesmas, Klinik Swasta, Dokter Praktek, Klinik TNI/POLRI yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan sesuai dengan tempat peserta terdaftar. Apabila penyakit yang diderita tidak dapat diselesaikan di FKTP, maka pasien diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yakni Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah FKTP tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Prosedur Pelayanan Kesehatan gigi dan Mulut dengan JKN

bpjs

Pelayanan kesehatan gigi yang dijamin BPJS Kesehatan termasuk tambal gigi dan pembersihan plak/karang gigi. Adapun yang tidak dijamin ‘hanya’ pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), seperti tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 Pasal 25.

Selengkapnya dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1), pelayanan kesehatan gigi yang dijamin meliputi:

  1. administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien;
  2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  3. premedikasi;
  4. kegawat daruratan oro-dental;
  5. pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) ;
  6. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
  7. obat pasca ekstraksi;
  8. tumpatan komposit/GIC; dan
  9. scaling gigi.

Pada daftar layanan di atas, pembersihan plak, kalkulus/karang gigi, dan noda gigi diistilahkan dengan “skeling gigi” pada butir (i). Sedangkan tambal gigi dibahasakan dalam butir (h): tumpatan komposit/GIC”.

BPJS Kesehatan itu memang tidak gratis (kecuali Penerima Bantuan Iuran/PBI), tetapi pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui iuran yang jumlahnya bervariasi sesuai kategori pekerjaan peserta. Peserta BPJS Kesehatan juga bisa dipungut bayaran atas selisih biaya jika meminta peningkatan kelas ruang perawatan lebih tinggi dari yang menjadi haknya.

Namun, prinsipnya di klinik dokter gigi tersebut ia dilayani secara gratis! Inilah yang sinkron dengan regulasi pemerintah dan tentu kita berharap diterapkan secara adil dan merata.

Peningkatan Derajat Kesehatan Gigi dan Mulut  dengan JKN

images-1

Derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia bisa meningkat melalui klinik gigi berbasis JKN. masyarakat yang menjadi anggota JKN diharapkan dapat memaksimalkan haknya sebagai anggota JKN dengan memanfaatkan klinik gigi yang berbasis jkn untuk melakukan perawatan giginya, entah itu hanya scaling, penambalan hingga pencabutan.

 

Sumber :

https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-klaim-pengguna-jkn-di-tahun-ketiga-alami-peningkatan.html

http://dental.id/apa-saja-sih-pelayanan-kesehatan-gigi-yang-ditanggung-bpjs/

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/

 

Baca Juga

Scaling Karang Gigi

Veneer Gigi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s